Lintas10.com, Siak – Ratusan buruh sub kontraktor Badan Operasi Bersama (BOB), Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu menggelar aksi demo di halaman kantor Bupati Siak. Mereka menuntut agar BOB tidak buang badan atas permasalahan sub kontraktor yang tidak memberikan hak buruh secara penuh.
Aksi itu dipimpin langsung oleh Ketua Serikat Buruh Cahaya Indonesia (SBSI) Adermi.
Kedatangan pekerja di perusahaan yang sahamny sebagian besar milik pemerintah daerah Siak itu disambut Asisten II Setdakab Siak Syafrilenti, sebanyak 16 orang perwakilan buruh mengikuti audiensi. Dalam forum ini buruh menjelaskan beberapa keluhan dan tuntutan, dan meminta Pemkab Siak bisa memediasi antara buruh dan BOB.
“Tuntutan kami pertama soal pesangon begi karyawan yang habis kontrak kerjanya, gaji yang tidak sesuai dengan UMK dan soal jam kerja yang kian menurun hingga berdampak pada penurunan gaji karyawan secara drastis. Selain itu kami juga mempertanyakan tentang kebijakan dan program BOB yang tidak efisien, seperti Pembanguan power plan,” kata Adermi.
Selain itu beberapa buruh menyampaikan banyaknya pengurangan karyawan di sub kontraktor tempat ia bekerja, bahkan lebih dari separoh dari jumlah sebelumnya. Selain itu ada juga sub kontraktor yang kontrak kerja samanya akan diputus oleh BOB, mereka berharap ada kepastian lapangan kerja jika perusahaan tempat ia bekerja tidak lagi beroprasi di BOB.
“Masalah jam kerja, sebelumnya kami sepuluh hari kerja lima hari libur, sekarang sepuluh hari kerja sepuluh hari libur, tentunya penghasilan kami turun drastis,” sebut salah satu buruh.
Perwakilan buruh juga menyebutkan pengurangan volume kerja tersebut membuat kesenjangan sosial terjadi di dalam BOB. Mereka merasa bekerja di subkontraktor untuk menunjang oprasional BOB, tanpa mereka bekerja BOB tidak beroprasi. Namun penghasilan mereka ditebas namun gaji atau pendapatan karyawan BOB tidak ada yang berkurang.
Dilain hal, perwakilan buruh prihatin melihat kondisi BOB, pertama produksi minyak terus menurun, hal itu diperkirakan karena banyak kebijakan-kebijakan dan program yang tidak tepat sasaran. Beberapa kebijakan perusahaan sumur minyak itu justru membuat pengeluaran perusahaan membengkak dan tidak meningkatkan produksi minyak, salah satunya tentang pengadaan power plan atau pembangkit listri yang saat ini terpaksa menggunakan bahan bakar solar.
“Sebelumnya listrik disuplai dari CPI dan BOB membayar mengunakan minyak mentah 1000 barel/hari, mau minyak mentah mahal atau murah segitu nilainya. Dengan powerplan sekarang pengeluaran justru membengkak, untuk beli solar perharinya Rp. 800 jt sampai 1,2 miliar,” ungkap salah satu buruh kepada wartawan.
Selain itu juga ada dugaan penyimpangan dalam pengadan powe plan tersebut, mesin yang didatangkan diduga second.
“Kebijakan ini menurut kami membuat kondisi BOB semakin terpuruk, apalagi kami dapat kabar mesin pembangkitnya Scond, wartawan silahkan cek langsung ke sana,” katanya lagi.
Dalam kesepakatan yang ditandatangani, pertemuan mediasi buruh dan BOB akan dilaksanakan berkisar tanggal 9 sampai 12 Mei mendatang.
Di lain pihak, Manager BOB Iskandar saat dikonfirmasi mengaku sangat senang jika Disnakertrans siap memediasi, pihaknya bersedia menemui buruh dengan catatan pihak Dinas bisa menghadirkan sub kontraktor tempat buruh itu bekerja.
Iskandar menjelaskan efisiensi atau penghematan anggaran tidak hanya dilakukan dengan pengurangan volume kerja yang diberikan pada sub kontraktor, di internal BOB juga dilakukan efisiensi, yakni dengan cara pemindahan karyawan ke kantor Pekanbaru untuk mengurangi pengeluaran perusahaan.
“Jadi tidak hanya di sub kontraktor yang berkurang, untuk mengurangi pengeluaran biaya transportasi beberapa karyawan BOB kita pindahkan ke Pekanbaru. Karyawan setuju asalkan mereka masih bekerja,” jelas Iskandar.
Sementara soal beberapa kebijakan BOB yang disorot kaum buruh, Iskandar menjelaskan program tersebut dijalankan sesuai prosedur, melalui rapat pemegang saham dan sudah disetujui oleh SKK Migas.
“Soal powerplan itu kan kejadian di luar planing, sebelumnya di disain dengan bahan bakar gas, namun pihak penyedia Gas PT. Kondor tidak bisa menyediakan kebutuhan gas. Jadi terpaksa menggunakan bahan bakar solar,” tandasnya. (Sht/lm)
