Koordinasi Penanganan Pendidikan Pasca bencana
Mendikbud kembali menegaskan, bahwa Kemendikbud aktif melakukan koordinasi dan kerja sama dalam merespons situasi darurat akibat bencana. Khususnya dengan lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.
Dijelaskannya, saat ini pendataan mengenai kondisi bangunan, guru, dan siswa terdampak bencana terus dilakukan oleh tim yang langsung terjun ke lapangan sejak hari pertama pascabencana.
“Yang lebih penting ‘kan alat-alat dan bantuannya yang datang,” ujar Mendikbud.
Dukungan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan kegiatan belajar dalam situasi darurat tidak hanya berupa penyiapan kelas-kelas darurat, perlengkapan sekolah, dan buku. Kemendikbud juga akan memberikan tunjangan khusus bagi para guru terdampak bencana, baik banjir, longsor, ataupun badai.
“Kami juga sudah berencana dan akan memberikan tunjangan khusus bagi para guru yang terdampak banjir dan hujan dan badai ini. Diberikan selama tiga bulan,” ujar Mendikbud.
“Kesejahteraan guru itu sangat penting, apalagi pada saat sulit seperti ini. Untuk membantu orang tua, membantu anaknya beradaptasi terhadap bencana ini. Maka kami memberikan tunjangan ekstra bagi para guru,” lanjut Mendikbud.
Terkait perbaikan sarana prasarana pendidikan yang rusak, Mendikbud mengungkapkan, pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Pemda, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Pada tahun 2020 ini, Kemendikbud akan melakukan survei dan sensus kondisi sekolah di seluruh Indonesia,” tegas Nadiem.
Mendikbud menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian/lembaga serta lintas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Itu jadi prioritas utama kami. Karena kalau tidak dikeroyok bersama-sama berbagai macam instansi, tidak akan beres,” jelas Mendikbud.
