Lintas10.com, Deliserdang – Ratusan juta rupiah Anggaran Dana Desa (ADD) diduga mengalir untuk oknum jaksa di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) dengan dalih penyuluhan hukum. Data yang diperoleh wartawan di dua kecamatan yakni Pancur Batu, dan Kecamatan Sunggal terdapat program penyuluhan hukum dengan biaya yang fantastis.
Hal ini bermula dari penuturan warga tentang sejumlah program di desa yang dianggap kurang tepat sasaran seperti halnya program penyuluhan hukum.
Warga mengutarakan keterlibatan warga dalam program penyuluhan hukum tersebut pun hanya belasan warga saja dan paling banyak dihadiri hanya tiga puluhan warga saja. Umumnya, warga yang mengikuti penyuluhan tersebut ditiap tahunnya orangnya itu – itu saja tak pernah berganti. Melihat hal tersebut, warga menuding program tersebut hanya pemborosan anggaran dana desa yang dinilai tidak tepat sasaran.
Menurut warga yang merupakan narasumber media ini yang meminta namanya agar dirahasiakan menuturkan penyuluhan hukum tersebut diadakan oleh oknum Kejari Deliserdang.
Penyuluhan hukum di tiap desa diadakan tiga kali dalam setahun dan dihadiri dua orang dari kejaksaan deliserdang, perangkat desa maupun dari pihak kecamatan
” Dua kali setahun. Dihadiri paling ada 30an warga. Ada dikasih kue basah, risol – risol itu. Dari kejaksaan yang datang mereka dua orang pakai baju kejaksaan yang datang ” ucap sumber, Kamis (06/06/2024).
Tambahnya, penyuluhan terakhir diadakan di Desa Purwodadi pada tanggal 06 September 2023 dihadiri dua oknum jaksa berinisial nama M. Pardede, dan satunya lagi namanya belum diketahui, namun ciri – cirinya tinggi hitam, sebut warga.
Menarik mendengar penuturan warga tersebut, kru awak media pun mencoba melakukan investigasi mendalam. Dari hasil penelusuran wartawan, terdapat dalam papan informasi APBdes tahun 2023 di sejumlah desa menggelontorkan biaya penyuluhan hukum dengan nilai yang bervariasi
