“Boleh-boleh saja ada perubahan dalam regulasi tentang tanaman kehidupan, namun demikian pihak perusahaan tidak boleh begitu saja menghilangkan hak daripada masyarakat. Karena aturan tidak berlaku mundur, jadi kewajiban sebelumnya harus tetap dibayarkan, meski tidak sesuai dengan besarannya, untuk itu perlu dirundingkan kembali,” tegasnya dilansir Tabloid terkini.com
Untuk itu, pada pemerintah daerah diharapkan agar bisa mengambil momen ini sebagai penengah, sebab dalam pertemuan Tengku Kashar yang kala itu sebagai utusan Raja Pelalawan mengaku sempat mencapai kesepakatan, namun dengan kelicikan managemen RAPP, kesepakatan itu tidak dituangkan dalam sebuah perjanjian. Alhasil, berselang beberapa pekan, kesepakatan tersebut tidak lagi diakui oleh pihak perusahaan.
“Kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan kita berharap bisa menjadi penengah dalam konflik ini, karena pemerintah memiliki legalitas, selain itu juga menyangkut hak masyarakat yang coba dihilangkan perusahaan,” jelasnya.
Disisi lain, Tengku Kashar juga mengingatkan Pemerintah Kelurahan Pelalawan agar lebih serius dalam menyelesaikan hak yang harusnya diterima masyarakat, ia juga berpesan agar Lurah yang saat ini dijabat Musa tidak tergiur dengan berbagai tawaran perusahaan untuk mengulur waktu.
“Pada Lurah kita mengingatkan jangan sampai mau dicecoki dengan proyek-proyek di RAPP, silahkan bermain proyek di dalam perusahaan, tapi jangan sampai menggadaikan kepentingan masyarakat banyak,” ingatnya.
Sementara itu, salah seorang Humas PT RAPP secara tidak resmi menerangkan bahwa program tanaman kehidupan dengan masyarakat Pelalawan memang tidak ada, karena tidak ada landasan hukum yang mengikat. Sebagai gantinya pihak perusahaan siap dan komitmen menjalankan pola kemitraan dengan masyarakat. (Sumber Tabloid terkini.com)
