Masih pada kesempatan sama Kasubdit Lalulintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Endi Suprasetio, menambahkan kedatangan tim WTN melakukan penilaian terhadap sistim transportasi sebagai motivasi bagi daerah dalam menciptakan sistim transportasi perkotaan yang handal.
Hasilnya ditemukan sejumlah titik yang menjadi penilaian khusus, salah satu yang tidak luput dalam penilaian yakni tidak adanya angkutan umum yang menjadi poin mutlak yang berkaitan dengan WTP.
“Kami melihat belum ada angkutan umum itu merupakan kewajiban bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengadakan sesuai dengan amanah UU 22 tahun 2009 tetang lalulintas dan angkutan jalan,” paparnya.
Selain itu kata Wabup kebutuhan transportasi merupakan salah satu faktor pendukung tetwujudnya program Pemerintah daerah Rokan Hilir.
“Kita saat ini sedang memacu ketertinggalan pembangunan di segala bidang serta menggalakkan program yang bersentuh langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Wabup.
Minim Anggaran Jadi Kendala
Memasuki ditahun 2016 ini memang terjadi penurunan dana bagi hasil dari migas namun kata Wabup itu perlu disikapi dengan bijak untuk mengedepankan prioritas. “Memang kita perlu anggaran untuk membangunnya, tetapi kita bisa menarik pihak ketiga serta mengkonsep dengan baik mana yang menjadi prioritas,” katanya.
Mengingat Kabupaten Rokan Hilir berada di perbatasan provinsi dan menjadi jalur lalu lintas antar provinsi tentunya kedepan dengan perbaikan sarana transportasi memberikan dampak yang cukup signifikan kepada pertumbuhan perekonomian masyarakat.
“Kita berharap ada bantuan anggaran dari pusat dalam mempercepat pembangunan sarana transportasi di Kabupaten Rokan hilir yang kita cintai ini,” tandasnya.
