Lanjutnya, KAN (Komite Akreditasi Nasional) mengeluarkan sertifikat bagi Pasar Rakyat yang menurut mereka memiliki fasilitas yang sesuai dengan peryaratan yang telah ditentukan.
Pasar rakyat menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan inflasi dan indikator kestabilan harga dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu juga kata dia, Pasar rakyat juga merupakan salah satu sarana pelestarian budaya setempat dan merupakan hulu sekaligus muara dari perekonomian informal yang menjadi tulang punggung perekonomian Daerah.
“Pasar Belantik masuk dalam kelas III, untuk mendapatkan sertifikat SNI harus memenuhi persyaratan yang telah di tentukan. Fasilitasnya harus lengkap seperti memiliki pos kesehatan, ruang ibadah, ruangan khusus merokok, pos pengamanan, hingga petunjuk keselamatan jika terjadi kebakaran. Ini sangat penting agar masyarakat nyaman melakukan transaksi jual beli,”terangnya.
Pada acara itu, selain Bupati Siak, Sertifkat SNI Pasar Rakyat juga diterima oleh sejumlah Kepala Daerah lain diantaranya dari tiga Provinsi dan empat Kabupaten atau Kota seperti Provinsi Bali, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara empat Kabupaten Kota penerima diantaranya Kepala Daerah dari Kota Pekalongan, Kota Pare-Pare, Situbondo, Kota Denpasar.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak Wan IBrahim Surji mengatakan, Sertifikat Pasar Rakyat ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Surat Keputusan Nomor 84/KEP/BSN/4/2015 pada Tanggal 6 April 2015, sesuai Standar Jasa Bidang Perdagangan yang disusun oleh BSN bersama dengan Kementerian Perdagangan.
SNI Pasar Rakyat disusun sebagai pedoman dalam mengelola dan membangun pasar rakyat, serta memberdayakan komunitas Pasar Rakyat, sehingga Pasar Rakyat dapat dikelola secara profesional, memiliki kualitas dan fasilitas yang memadai untuk terciptanya pasar rakyat yang bersih, sehat, aman dan nyaman.
