SIAK, Lintas10.com- Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi DPRD terkait pengajuan 6 Perda, di Gedung DPRD Kabupaten Siak, Senin (06/03/2017). Wakil Bupati Siak Alfedri dalam kesempatan itu, menyampaikan 6 poin argumen terkait tanggapan fraksi di gedung rakyat tersebut dalam rapat sebelumnya tanggal 9 Februari 2017 yang lalu.
Salah satu poin jawaban pemerintah daerah yang dibacakan Alfedri, ditujukan atas tanggapan Fraksi Hanura, untuk mempertajam analisis hukum terkait rencana perubahan bentuk badan hukum PD Sarana Pembangunan Siak menjadi PT Sarana Pembangunan Siak.
“Kami sependapat dengan pandangan fraksi Hanura yang untuk melibatkan berbagai pihak yang terkait yang lebih berkompeten. Kemudian terkait retribusi pelayanan tera, kami setuju dan sependapat untuk mengedepankan unsur perlindungan terhadap konsumen, untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam transaksi perdagangan yang sehat,” sebutnya.
Selain itu, Pemda kata Alfedri juga setuju dengan DPRD untuk tidak memberatkan masyarakat terkait tarif layanan penggunaan jasa labolatorium. Demikian juga dengan Ranperda Wisata Halal, juga disepakati akan melibatkan semua pihak terkait, baik pelaku usaha pariwisata, ulama.
Khusus terkait regulasi penggunaan air limbah domestik, Alfedri berharap keberadaan Ranperda tersebut kedepan juga dapat mengendalikan pembuangan limbah domestik, serta meningkatkan kualitas tanah.
“Kita ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sekaligus meningkatkan pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air,” jelasnya.
Sementara soal perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 7 Tahun 2007 tentang pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) PT Bumi Siak Pertambangan dan Energi. Timbalan Datuk Setia Amanah ini berharap agar tidak dilakukan perubahan badan hukum dan nomenklatur yang dapat merugikan daerah.
