Lintas10.com (Seruyan/Kalteng) – Berdasarkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan temuan yang berdampak finansial atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017, yang dimana untuk Kabupaten Seruyan, pada dengan menempati posisi yang tertinggi dari 14 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 1 Pemerintah Provinsi.
Adapun temuan yang berdampak finansial tersebut, terdiri dari ada dengan dua jenis, yaitu temuan pada kelebihan pembayaran dan temuan pada kekurangan penerimaan.
Dimana nilai dari temuan pada kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan untuk Kabupaten Seruyan, adalah sebesar Rp 12.043.371.767, yang mana dengan temuan pada nilai penyetoran kembali ke kas daerah sebesar Rp 510.351.600. Dan nilai temuan yang masih dengan kurang pada di setor, adalah sebesar Rp 11.533.020.167,-.
Diantara total dari temuan tersebut, yang mana terdiri dari kekurangan pada volume fisik, dengan nilai sebesar adalah Rp 862.090.000. Dan kemudian ada temuan kekurangan volume fisik dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp 2,509 miliar.
Atas tindak lanjut dari temuan tersebut, BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, merekomendasikan agar diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dengan segera, sehingga tidak akan pada menumpuk di tahun berikutnya.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Seruyan, Bachrun Abbas, ketika di Konfirmasi Lintas10.com, pada Selasa, (7/8/2018), di ruang kerja kantornya, di Kuala Pembuang, mengatakan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, dimana sudah melaksanakan rekomendasi tersebut, dengan telah melakukan pada penyetoran secara mencicilnya. (Fathul Ridhoni)
