Ditegaskannya, bahwa DPRD Medan telah menyetujui dan mengalokasikan dana yang cukup tersebut harus benar – benar bermanfaat.
“Semoga saja pada instansi terkait di Pemko Medan sudah melakukan kajian yang benar dan pembangunan juga tidak asal-asalan oleh para kontraktor atau rekanan sehingga di tahun mendatang permasalahan ini sudah bisa diminimalisir,” tegasnya lagi.
Dedy pun menegaskan penanganan banjir, bukan semata – mata menjadi tanggungjawab Pemko Medan akan tetapi kita semua baik itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BWS dan masyarakat.
Masih dalam penanganan banjir, Dedy juga menyentil kinerja Dinas Perumahan Kawasan Pemukimam dan Penataan Ruang (DPKP2R) Kota Medan, dibawah kepemimpinan Endar Sutan Lubis. Kenapa harus demikian banyak bangunan yang seharusnya tidak berdiri di jalur hijau atau resapan air namun nyata nya tetap berdiri.
Maka untuk itu Dinas PKP2R harus segera menertibkan tata letak bangunan yang tidak sesuai peruntukannya karena ini salah satu penyebab terjadi luapan air hingga merendam jalan, pemukiman warga hingga perkantoran.
Nah begitu juga hal kepada warga diimbau agar tak membuang sampah sembarang apalagi dibuang ke dalam parit.
Harapnya, jangan hanya Walikota Medan Bobby Nasution saja yang puntang-panting memikirkan masalah ini dan meninjau dampak banjir kelapangan.
Nah untuk Kepala Dinas baik itu PU, DPKP2R, dan Bappeda bersama jajaran turunlah ke lapangan dengan kordinasi dengan camat dan lurah untuk memonitor dan pelaksanaan tindakan antisipasi penanganan banjir. (Ly)
