Kalaupun ada upaya personal yang coba melakukan berbagai kecurangan dan tidak patut dilakukan tentunya akan menjadi resiko personal anggota di DPRD atau staf yang bersangkutan. Tentunya kita tahu cost politik untuk politisi yang duduk di kursi parlemen tidaklah sedikit.
“Itu terbukti banyak sekali perjalanan yang dilakukan yang sebenarnya dipertanyakan efektifitasnya. Rakyat juga tahu sebagian besar perjalanan dinas lebih kurang untuk mendapatkan sisa uang saku dari perjalanan dinas yang ada yang jumlahnya lumayan kalau dikumpulkan dengan jumlah perjalanan dinas yang banyak” tandasnya, Sabtu (16/09/2023).
Selain itu, tetap saja ada oknum yang mengakali perjalanan dinas dengan berbagai modus salah satunya kelebihan bayar dan adanya perjalanan dinas yang hanya meminta tanda tangan di institusi tempat dia berkunjung. Selain itu biaya transportasi lokal sudah masuk dalam komponen dari uang harian, yang diterima oleh Anggota DPRD. Tentunya ini sangat memalukan disaat tugas mereka melakukan pengawasan terhadap APBD.
Harusnya ini menjadi perhatian parpol menjelang pemilu untuk menertibkan anggotanya untuk tidak melakukan praktik yang merugikan partai politik. Bisa saja para oknum tersebut memanfaatkan Masyarakat yang amnesia terhadap perilaku dan kejadian seperti ini. Harapan Masyarakat yang telah membayar pajak tentunya pajak yang mereka bayar dan dikumpulkan dalam APBD tidak disalah gunakan.
Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik ini juga menyesalkan sikap seorang Sekwan yang menjawab awak media terkesan tidak senang ditanyai wartawan terkait temuan BPK RI terkait perjalan dinas itu.
Seharusnya sekwan paham yang ditanya wartawan adalah uang rakyat lewat pajak. Tugas wartawan kalau ada yang kurang lengkap datanya bisa dikonfirmasi tanpa harus bersikap arogan. Sebab, Sekwan juga digaji dari pajak rakyat yang harus melayani rakyat. Walikota Medan harusnya menegur sekwan sebagai pejabat eselon dipemko Medan agar tetap melayani Masyarakat dengan baik tutupnya.
