Terkait pengurusan Kartu Jakarta Pintar, Kasatlak Pendidikan Kecamatan Kalideres, H. Rokhidin mengatakan, bahwa sejatinya masalah urusan KJP, semuanya berada dipihak sekolah, misalnya, untuk pengajuan KJP, jumlah siswa penerima, dan siapa saja yang berhak mendapatkannya semua diurus oleh pihak sekolah.
“Jadi terkait pungutan tersebut sudah diserahkan sepenuhnya ke pihak sekolah. Masalah, sanksi itu urusan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.
“Terhadap dugaan pungutan formulir KJP tersebut sedang di BAP,” kata Kasudin Pendidikan Wilayah I, Kota Adm Jakarta Barat, Tadjudin melalui WA kepada Lintas10.com beberapa waktu lalu.
Menurut Kasatlak di ruang kerjanya di kantor Camat Kalideres, Jakbar, Selasa (12/3/2019) lalu, bahwa sesuai Surat Edaran Dinas Pendidikan Prov DKI Jakarta No 14/SE/2019 tentang Pendataan Calon Penerima Bantuan Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Daei Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I TA 2019, bahwa pengumpulan berkas Pendaftaran KJP dari orangtua/Wali Peserta Didik calon penerima KJP dilaksanakan di masing-masing sekolah/madrasah.
“Kami mengimbau pihak sekolah yang menerima KJP agar menaati peraturan yang berlaku di Pemprov DKI Jakarta yakni Pergub No 15 tahun 2019 tentang KJP Plus dan SE Disdik No 14/SE/2019 tanggal 18 Februari 2019,” kata Kasatlak.
Plt Kadisdik Prov DKI Jakarta, Bowo Irianto melalui SE yang diterbitkan Disdik DKI Jakarta mengatakan, bagi calon penerima KJP agar dilakukan visitasi dan verifikasi dengan menunjuk guru/wali kelas sebagai verifikator.
Tampak dalam ruangan itu, salah seorang pendidik, Ida memanggil satu persatu orang tua murid untuk maju kedepan meja panitia guna mengambil uang sebesar Rp100.000 yang di kembalikan pihak sekolah kepada orangtua murid.
