Labura, lintas10.com- Sejumlah proyek desa yang ada dikecamatan Marbau kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang dialokasikan melalui anggaran alokasi dana desa (ADD) dari APBD dan dana desa (DD) dari APBN tahun anggaran 2017,dalam pelaksanaannya diduga dimarkup.Hal tersebut dibuktikan,dengan adanya pembuatan parit beton yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dan harga pasaran.Pasalnya dalam penentuan pembuatan rencana bangunan melalui APBDES ,harga satuan meternya dianggap diluar kewajaran.
Pantauan wartawan didesa Sipare-pare hilir Selasa (17/10),didapati pembuatan paret beton didusun IV volume kegiatan 200 meter dengan dana fisik Rp 107.475.000,-.Ironisnya pembuatan parit tersebut dibayarkan sekitar Rp 80.000,- / meter diluar harga material.Didusun IV lokasi yang lain juga ada pengerjaan parit beton yang sama dengan volume kegiatan 100 meter,dana fisik Rp 54.506.000,yang tertera dipapan plank proyek.Semua parit tersebut ditaksir hanya berukuran sekitar 60 x 60 x 40 Cm.
Salah satu warga setempat yang enggan dipublikasikan jati dirinya kepada wartawan mengatakan,sangat menyayangkan dana yg dikucurkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat yang nilainya sangat signifikan digunakan seperti itu.”Saya sebagai masyarakat awam saja dapat menghitung-hitung dengan kali-kali kasar,konon lagi kabarnya desa memakai tenaga konsultan yang pake kolkulator pak, aturannya lebih hemat tidak seperti ini terkesan seperti pemborosan anggaran”,celotehnya.
Menanggapi hal tersebut wakil ketua forum pembauran kebangsaan ( FPK) Labuhanbatu Utara (Labura) H.Redoyaman Harahap mengatakan,sejatinya dalam peksanaan proyek tersebut mengacu pada harga standart nasional.
“Jangan indikasinya dimark up,”tandas mantan anggota DPRD itu.
H.Redo juga menyebutkan,”Untuk program yang dananya dibiayai APBD dan APBN sebagai salah satu program nasional dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk percepatan pembangunan hibgga kedesa-desa dapat terwujud dengan baik,tidak diindikasikan dimain-mainkan,”tegasya.
Sementara Drs Sofyan Yusma Msi kaban pemberdayaan masyarakat dan pembanginan desa (BPMPD) kabupaten Labura , Rabu ( 18/10) mengatakan,semua kepala desa se kabupaten Labura telah diberikan pembekalan terkait penggunaan ADD/DD.”Jadi semua kades dan perangkat lainnya telah mengetahui mekanismenya,” jelasnya.
.
Saat ditanya tidak adanya transparasi penggunaan anggaran dari sejumlah desa yang ada dikecamatan Marbau,Sofyan menjelaskan,dalam peksanaan proyek ADD/DD para kepala desa tidak boleh mempersulit bagi semua warga yang membutuhkan informasi.
Sejumlah Proyek ADD/DD Di Kecamatan Marbau Diduga Dimark-Up
