Pun demikian dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga sempat bersikeras tidak mau mengabulkan tuntuan buruh tersebut. SBY mengaku tidak sepakat dengan rencana buruh untuk melakukan aksi mogok nasional, karena hanya akan merugikan perusahanan dan pekerja.
Kontroversi SBY kian berlanjut, lantaran Presiden keenam Indonesia kerap melakukan kunjungan kerja ke luar kota atau luar negeri saat Jakarta dikepung demo besar-besaran pada 1 Mei. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) kala itu, Aburizal Bakrie, juga sempat menyatakan pemerintah tak akan menetapkan Hari Buruh sebagai hari libur nasional.
Di masa pemerintahan SBY juga tuntutan yang diminta buruh bukan hanya hari libur di 1 Mei, tetapi juga soal revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta jaminan sosial yang kemudian membuahkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga BPJS Ketenegakerjaan.
Akhirnya, SBY menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional pada 2013.
Tuntutan di Era Jokowi
Setelah tuntutannya agar pemerintah menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional, buruh menyampaikan sepuluh tuntutan dalam aksinya di 2014. Tuntutan yang disampaikan oleh buruh itu menyangkut persoalan kesejahteraan buruh dan para pegawai outsourcing.
Sebanyak sepuluh tuntutan itu antara lain kenaikan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dan revisi kebutuhan hidup layak menjadi 84 item; menolak penangguhan upah minimum, menjalankan jaminan pensiun wajib bagi buruh pada Juli 2015; menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat dengan cara mecabut Permenkes Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif, audit BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan; serta hapus outsourcing.
Usai Pilpres pertengahan April, sejumlah organisasi buruh pun bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan di Bogor pada Jumat pekan lalu.
