Lampung Timur, lintas10.com- Elemen masyarakat Kabupaten Lampung Timur meminta pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR) agar tidak mencairkan anggaran proyek yang berasal dari Dana Alokasi Khusus, Tahun Anggaran 2021, karena diduga buruknya kualitas ditunjang indikasi KKN, dengan modus pinjam atau sewa perusahaan.
Hal itu di sampaikan Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang (Marcab) Lampung Timur Amir Faisol kepada sejumlah awak media Senin (29/11/21), saat mengunjungi kantor Dinas PU PR didampingi beberapa orang pengurus LMP, meskipun disayangkan Kepala Dinas sedang tidak ada ditempat.
Kepada awak media, Amir Faisol mengatakan, kondisi proyek yang buruk dikabupaten Lampung Timur pada tahun anggaran 2021 bukan hanya di wilayah Bumijawa Purbolinggo senilai 10 Milyar, tapi banyak lagi Tim LMP menemukan bukti. Atas kondisi buruk tersebut, elemen masyarakat Lampung Timur meminta agar Dinas menahan anggaran, sebelum digelar ulang.
“Karena kondisi begitu kami dari masyarakat Kabupaten Lampung Timur datang kekantor Dinas PU ini, untuk meminta kepada Kepala Dinas atau pejabat terkait agar tidak mencairkan anggaran proyek-proyek yang bermasalah, karena hampir keseluruhanya adalah milik orang yang tidak bertanggung jawab, karena perusahaanya dapat minjam. Sewa dan sebatas kuasa,” tandas Amir Faisol.
Pada kesempatan itu Amir juga mengatakan diantaranya adalah, Proyek jalan 1,2 Milyar, di Kebon Damar Kecamatan Mataram Baru, Puskesmas Waway Karya senilai 946 juta.
Proyek jalan di Sumber Gede Kecamatan Sekampung dengan nilai 460 juta.
Dan ruas jalan Bumijawa Purbolinggo senilai 10 Milyar.
Masih banyak lainya yang belum dapat di sebutkan semuanya.
“Termasuk juga proyek jalan 5 Milyar Taman Cari Sukadana, juga indikasi perusahaan pinjam atau sewa,” tutupnya.(*/Rbs)
