Dimana, sekelompok elit politik tertentu di DPR RI diduga keras sengaja ‘mengompori’ dengan memunculkan rencana Halian Idologi Pancasila (HIP) akan dirubah, disaat penyebaran virus corona inkumbasinya akan semakin dahsyat .
Kemudian disaat para elit politik,birokrasi lainnya dan para tokoh agama, ormas lainnya serta tokoh elemen masyarakat semua mengatakan “ ‘TIDAK SETUJU’ TERHADAP RUU HIP yang sempat diwarnai semakin memanasnya suhu politik di Indonesia khususnya di Jakarta.
Maka,mereka yang menggagas RUU HIP, di luar Senayan, bakal tepuk tangan dan terawa terbahak-bahak. Namun demikian,bagi mereka yang menggagas RUU HP, pengamatan penulis merupakan ‘Dagelan Sejumlah Elit Politik Diakhir Zaman”, yang saat ani harus segera ‘tumbang’ sampai keakar-akarnya.
Karena disaat situasi pandemic covid 19 masih belum berakhir dan kondisi politik belum ‘meledak’. Untungnya Pemerintah memutuskan untuk tidak membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila yang menjadi inisiatif DPR RI.
Seperti dilansir ‘Suara Com’ Selasa 16 Juni 2020. Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun menyempatkan diri untuk membicarakan keputusan pemerintah tersebut ke sejumlah organisasi masyarakat berbasis Islam.
Perbincangan itu dilakukan Ma’ruf bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah beserta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Kemudian menyusul, Mahfud MD,dalam keterangan persnya Selasa,16 Juni 2020. “RUU tersebut adalah usul inisiatif DPR yang disampaikan kepada pemerintah. Dan sesudah presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan rancangan undang-undang tersebut,” kata Menkopol hukam Mahfud MD, yang dilansir VIVAnews.
