“Kita tidak menginginkan salah satu pihak merasa dirugikan dalam hal ini, perusahaan bisa aman berinvestasi dan masyarakat tidak dirugikan,” ujar Repol.
Disisi lain, ketua Komisi I DPRD Kampar ini mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Kampar untuk berhati-hati dalam menerbitkan surat izin lokasi perusahaan dan lainnya.
Anggota Komisi I DPRD Kampar, Syahrul Aidi Maazat Lc MA dalam kesempatan itu meminta agar pihak perusahaan dapat memperlihatkan legalitas kepemilikan lahan yang dikuasai. Jika pihak perusahaan tidak dapat menunjukkan legalitas surat kepemilikan lahan, dari mana lahan perusahaan didapat.
“Kalau tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan dan jika perusahaan tidak memiliki legalitas, berarti benar PT Erin Perkasa merampok lahan warga dan PT SPS sebagai penadah. Jadi tolong tunjukkan bukti kepemilikan atas lahan tersebut,” ujarnya.
Anggota Komisi I lainnya, Suharmi Hasan yang merupakan putra jati desa Pulau Birandang mengatakan, pihak perusahaan harus bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan. “Ini kok terbalik, malah kami diminta menunjukkan bukti kepemilikan lahan,” geramnya.
Sebelum RDP kita sudah minta kepada pihak perusahaan untuk dapat membawa berkas. Namun tak satupun bukti yang dapat perusahaan perlihatkan.
Saat ini, kita masih menunggu pihak perusahaan menunjukkan bukti surat kepemilikan lahan, bila hal ini tidak dapat dipenuhi perusahaan, kita akan merekomendasikan bahwa perusahaan tersebut tidak jelas dan perlu diambil sebuah kebijakan tegas, kata Suharmi.
Dikatakan, sudah saatnya masyarakat Pulau Birandang bangkit melawan intimidasi perusahaan dan kita akan terus mempertahankan hak masyarakat. “Satu jengkalpun hak masyarakat kita pertahankan dan kita akan selesaikan hal ini sampai tuntas,” ujarnya. (hasbi)
