Kalimantan Tengah, lintas10.com- Sebelum memasuki ranah hukum, Polri wajib terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan dengan melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Seperti yang dilakukan Polsek Murung Polres Murung Raya (Mura) Polda Kalteng mempertemukan kedua belah pihak dengan permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Sabtu (29/8/2020) sore.
Kapolsek Murung Ipda Yuliantho, S.AP menjelaskan bahwa ini sebagai upaya Penanganan Permasalahan KDRT suami Isteri tersebut secara kekeluargaan atau jalan terbaik bagi kedua belah pihak.
Pelaku yang diduga (suami) menganiaya terhadap korban (isteri) yang mengakibatkan pada bagian kepala di pukul menggunakan kepalan tangan.
“Karena ada titik penyelesaian secara kekeluargaan mengingat diduga pelaku hadir di jemput oleh anggota ke ruangan Unit Reskrim Polsek Murung. Kemudian Korban inisial (N) dan yang diduga Pelaku Inisial (R) dibuatkan Surat Pernyataan Penyelesaian Permasalahan Kekerasan secara Kekeluargaan,” jelas Ipda Yuliantho.
KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT memberikan landasan hukum yang Kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya Urusan Rumah Tangga menjadi Urusan Negara.
Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (Law Is Justice), dan asas hukum proses
penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.
Masing – masing pihak sepakat menyelsaikan permasalahan tersebut secara Kekeluargaan/Berdamai, dan Pihak inisial (N) bersedia memaafkan perbuatan yang dilakukan Pihak Inisial (R) dan kedua belah Pihak tidak akan menuntut permasalahan tersebut ke jalur hukum, serta kedua belah Pihak tidak akan mengulangi melakukan kekerasan terhadap masing – masing Pihak ataupun kepihak lainnya.
