“Ini merupakan suatu kewajiban, kalau tidak mencapai target 50 persen, sesuai SKB kita akan dikenakan sanksi. Karena itu untuk Tahun 2020 ini kami menyetujui penganggaran BPJS Kesehatan sebesar 35 persen. Artinya tahun ini kita anggarkan selama 8 bulan mulai dari Januari hingga Agustus. Sisanya nanti kita anggarkan melalui APBD perubahan. Namun kalau wabah ini masih menjangkit, terpaksa kita anggarkan Tahun 2021,” terangnya.
Dari pertemuan itu dirinya juga berharap masukan dan saran peserta forum kemitraan untuk mendukung perluasan rekrutmen peserta program BPJS Kesehatan di kabupaten Siak.
“Fokus kita adalah bagaimana kita berupaya capaian kepesertan BPJS Kesehatan di Kabupaten Siak semakin hari semakin meningkat,” tandasnya.
Kepala Cabang BPJS Dumai Harie Wibhawa mengucapkan terimakasih atas kerjasama semua pihak untuk membahas tentang pelaksanaan program JKN di Kabupaten Siak. Sampai saat ini kata dia komunikasi para pemangku kepentingan terkait pelayanan kesehatan peserta program JKN KiS maupun evaluasi kepesertaan, dan komitmen terhadap iuran berjalan dengan baik.
“Pertemuan kedua ini, kita dari BPJS memang ingin mendengarkan masukan dan saran dari pemangku kepentingan utama Siak dalam membangun kemitraan. Pemerintah daerah memiliki fungsi yang sangat strategis agar penyelenggaraan program JKN di suatu daerah dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Melalui kesempatan itu, Harie juga mengajak masyarakat dan peserta BPJS untuk dapat mendownload aplikasi JKN Mobile di Playstore Andriod, karena ada 5 kemudahan yang akan didapatkan dengan menggunakan aplikasi tersebut.
