Sebagai masyarakat awam, gagalnya APBD P disahkan banyak merugikan masyarakat. Saat ini, mata orang, pikiran orang tertuju ke Kuansing. Kalau dulu orang mengenal Kuansing orang pendidikan dan bagus di Riau, bahkan diseluruh Indonesia ada orang Kuansing mengajar sebagai guru, tapi itu berubah sekarang.
Menurutnya yang terpenting sekarang berbenah untuk membangun Kuansing, jangan hanya mementingkan individu.
” Karena tuan-tuan kami pilih, kami percaya untuk membangun. Jangan sepelehkan yang lain. Korbankan lah perasaan kita kalau itu untuk kepentingan dan kemajuan daerah kita,” tutur Marsudi.
Wakil Ketua I DPRD Kuansing, Drs H Darmizar menjelaskan secara rinci apa yang terjadi dalam pembahasan APBD Perubahan 2023 pada seluruh perwakilan anggota BPD Kuansing yang hadir.
“Tak ada niat kami untuk membatalkan. Tapi semuanya harus prosedur, sesuai regulasi. Lebih baik kami disebut arogan, daripada daerah ini tergadaikan, ” tegas anggota DPRD Kuansing tiga periode itu.
“Kami tidak akan pernah menghambat program pemerintah tapi dengan syarat, regulasinya jelas , sesuai visi misi dan masuk dalam RPJMD. mengapa, agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari, ” sambungnya.
Mempertanyakan regulasi penggunaan dana kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah, merupakan tugas dari lembaga dan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Termasuk rencana pembelian kendaraan dinas BPD se Kuansing.
” DPRD tentu saja menyesuaikan program yang diusulkan sesuai regulasi yang ada. “Tujuan kami baik, benar. Agar tidak ada persoalan di kemudian hari, ” ujarnya.
Misal, penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) untuk gaji dan tunjangan PNS. Padahal DID tidak bisa dipakai sembarangan.
Ia membeberkan, berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS 2023 diperoleh kebutuhan belanja wajib dan mendesak sebesar Rp 110 miliar.
