Kata Saiful, sejak kebijakan rasionalisasi anggaran dilakukan, pelaksanaan iven sudah diminimalisir dengan cermat, terkecuali iven pokok penunjang visi kepariwisataan yang menjadi visi pembangunan di Negeri Istana. Kalaupun iven-iven tersebut dananya dialihkan, jumlahnya juga tidak signifikan terhadap besaran anggaran belanja pegawai dalam APBD.
“Dari keseluruhan APBD Kabupaten Siak, besaran anggaran belanja pegawai dan honorer mencapai angka 32,06 persen dari total 1,8 Trilyun Anggaran Daerah. Sementara untuk iven penunjang promosi wisata totalnya 0,59 persen saja dari APBD. Jadi kalau maksud pernyataannya anggaran iven dialihkan untuk belanja pegawai dan honorer, saya fikir dengan persentase segitu tidak akan memberi pengaruh signifikan,” jelasnya.
Ditambahkannya, dalam 32 persen anggaran belanja pegawai dan honorer tersebut, Pemkab Siak juga masih menganggarkan bantuan untuk lembaga pendidikan seperti Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dengan pola rombel (rombongan belajar).
“Setiap MDA tidak sama jumlah yang didapat, tergantung jumlah rombongan belajar dari masing-masing lembaga tersebut. Jumlah yang mereka terima berkisar Rp 600 ribu hingga Rp 750 ribu perbulannya. Jadi untuk kepedulian terhadap tenaga honorer, gaji guru agama dan tenaga perbantuan lainnya, dibanding daerah lain saya rasa Pemkab Siak masih lebih baik,” pungkasnya.(sht/rls)
