Kotawaringin Barat, Lintas 10.com-Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi hal yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi pemerintahan saat ini. Salah satu indikator dalam mewujudkan Good Governance ialah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tantenag Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) berkomitmen untuk mencapai akuntablitas kinerja dengan nilai yang lebih baik. Tujuan ini merupakan bagian dari Workshop Reformasi Birokrasi dan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Avilla pada Jumat pagi (11/5/2018) ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kobar Masradin, S.H.,M.H. dan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kobar. Dalam momen yang sama Sekda beserta seluruh Kepala SKPD yang hadir menandatangani komitmen bersama untuk mencapai akuntabilitas kinerja Pemkab Kobar dengan nilai minimal “B”.
Sekda Kabupaten Kobar Masradin, S.H.,M.H. mengungkapkan beberapa langkah untuk menwujudkan peningkatan SAKIP Pemkab Kobar. Diantaranya ialah dengan melakukan penyusunan cascading SAKIP sesuai arahan dan petunjuk dari kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Kami akan terus melakukan evaluasi program dan kegiatan serta menambahkan serta menjelaskan dalam laporan akuntabilitas kinerja,”kata Masradin.
