Mendagri pun harus meminta Gubernur Sumut agar meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam hal hibah, agar masyarakat dapat memahami keputusan yang diambil.
Selanjutnya, Mendagri harus meminta agar adanya dialog dengan pemangku kepentingan agar Kejatisu mengadakan dialog dengan Pemprovsu dan pihak terkait lainnya untuk membahas implikasi dari hibah terhadap anggaran daerah dan dampaknya terhadap masyarakat.
Kepada Gubernur Sumut juga agar melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan masyarakat.
“Pentingnya prioritaskan pembayaran utang dan instruksi presiden soal efesiensi anggaran kepada Kejaksaan untuk mendorong Pemprovsu untuk memprioritaskan pembayaran utang dan inpres nomor satu soal efesiensi anggaran sebelum mengalokasikan dana untuk hibah,” jelas Elfanda.
Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Selanjutnya Mendagri meminta Gubsu mengimplementasikan kebijakan yang lebih ketat dalam pengeluaran anggaran, dengan fokus pada penyelesaian utang dan efesiensi anggaran agar tidak menggangu pembangunan prioritas dibidang pendidikan, infrastruktur yang lebih mendesak, kesehatan dan sebagainya.
Presiden melalui Mendagri pun harus memastikan pengawasan dan penegakan hukum agar berjalan. Kejaksaan harus memastikan semua pengeluaran anggaran, termasuk hibah, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Jika ada indikasi penyalahgunaan anggaran, tindakan hukum harus segera diambil. Selanjutnya meminta kepada Gubernur Sumut untuk mengawasi penggunaan anggaran secara ketat dan memastikan bahwa semua proyek yang dibiayai oleh hibah harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
