Jakarta, lintas10.com- Sebagai salah satu provinsi andalan pariwisata, pemulihan NTB turut menjadi prioritas pemerintah.
“Pembangunan rumah-rumah yang rusak dan juga infrastruktur lain itu sudah mulai dilakukan tanggal 1 September ini saya kira mulai efektif, karena sesuai arahan Presiden _by name by address_ setiap keluarga atau rumah yang rusak akan terima 50 juta rupiah,” papar Menko Luhut yang menyatakan pemerintah sudah mengalokasikan hampir Rp 2 triliun untuk tangani gempa NTB.
“Kemudian disiapkan semua alat tukangnya, kemudian bahan – bahan bangunan juga disiapkan di situ, sehingga harganya bisa dikontrol dan tidak di-mark up orang-orang lain. Kemudian disiapkan pendampingan,” ungkap Menko Luhut menjelaskan keseriusan pemerintah untuk bekerja secara teliti dan hati-hati demi menghindari adanya oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan pribadi.
Menjawab mengenai tidak ditetapkannya status bencana nasional untuk NTB, Menko Luhut menerangkan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menghindari diterbitkannya travel warning dari negara lain.
“Jadi pengalaman kita di Bali, kalau (negara asal turis mengeluarkan) _travel warning_ maka _insurance_-nya tidak mau meng-cover kunjungannya, akibatnya yang menderita rakyat kita di sana,” ujar Menko Luhut yang menjelaskan bahwa masyarakat NTB dapat kehilangan pendapatannya dari pariwisata jika wisatawan menjadi enggan datang karena tidak terlindungi oleh asuransi. Padahal, sampai hari ini wisatawan mulai mau untuk datang kembali ke NTB.
“Ke Gili Trawangan sekarang turis sudah mulai datang,” pungkas Menko Luhut tentang mulai tumbuhnya harapan kebangkitan NTB pasca mengalami bencana alam gempa bumi.
