Pada perumahan Subsidi Pemerintah ini juga bebas dihuni oleh orang kalangan menengah ke atas. Pasalnya terpantau dilapangan kerab Mobil mewah terparkir di garasi rumah warga. Tidak sampai disitu, juga kerab dijumpai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinilai bebas menghuni di perumahan Griya Harapan Indah ini.
Di duga adanya Kong kalikong antara pengembang dan pihak Bank BTN sehingga PNS bisa memiliki rumah yang disubsidi Perintah itu. Padahal jelas dikatakan pemerintah bahwa peruntukannya untuk Masyarakat Kurang Mampu. Lantas kerjasama antara pemerintah dengan Pengembang dinilai semakin tidak singkron terkait Rumah Hunian yang Disubsidi Pemerintah itu alias banyak diluar ketentuan yang berlaku.
Tidak hanya itu, kerab terpantau bangunan ukuran 3 6 yang sudah Akad dengan Pihak Bank BTN mendadak berubah model menjadi rumah bertingkat dan bahkan sejumlah Warga yang berdompet ‘tebal’ ada yang membayarkan tunai (Cash) dan melakukan renovasi kembali.
Hal ini pun di ibaratkan jauh panggang dari api, jika di buat tolak ukur Peraturan yang diterapkan Pemerintah melalui Kementrian PUPR, karena sudah jauh diluar ketentuan yang berlaku.
*Rumah Hunian Masih Jauh dari Kata Ramah Lingkungan*
Rumah hunian yang dibangun tidak ramah lingkungan. Pasalnya pemanasan Era Globalisasi saat ini sudah selayaknya membutuhkan ruang terbuka hijau guna siklus pergantian udara di seputaran Perumahan ini. Pada perumahan ini juga tampak tidak ada ditanami pepohonan sebagai mana lazimnya perumahan pada umumnya.
Ditambah lagi air pada sejumlah perumahan keruh dan berbau, Warga pun dibuat putar otak, dan kerab warga berusaha membuatkan saringan guna mendapatkan air bersih.
Pun halnya jalan akses utama menuju perumahan tersebut sebagai salah satu sarana prasarana penting juga terabaikan. Pasalnya sudah hitungan 3 tahun warga menghuni Perumahan Subsidi Pemerintah ini, namun jalannya masih rusak parah.
