“Diantara hambatan kualitas Pilkada adalah politik uang dan politisasi sara. Politik uang menjadi musuh kita bersama, karena praktis ini akab menciptakan potrnai tindakan korupsi dalam penyelenggaan pemerintah daerah,”sebutnya.
Dijelaskan, politisasi sara berpotensi mengganggu persaudaraan dalam NKRI khususnya di Kabupaten Palas, dan politik uang merupakan kerawanan yang terjadi dibanyak daerah pada Pilkada sebelumnya dan juga pada pemilu legislatif dan Pilpres 2014.
“Praktis bagi-bagi uang dan barang, seperti sembako hingga pembangunan sarana publik merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang,”ungkapnya lagi.
Diterangkan, kerawanan aspek politik identitas didominasi oleh tingginya kerawanan pada indikator substansi materi kampanye dalam berbagaibbentuk dan media, adanya hubungan kekerabatan antara calon, dan substansi materi kampanye dalam berbagai bentuk dan media.
Untuk menghadapi tantangan tersebut kata Rahman Panwaslih Palas mengajak semua komponen bangsa khususnya pemangku kepentingan pemilu, untuk sama-sama mewujudkan pemilu bersih, berkualitas, dan menjungjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, yaitu kita bersama-smaa melakukan deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisasi sara Pilkada 2018 yang berintegritas.
Dijelaskannya lagi, melalui deklarasi ini, kita hendaknya menyampaikan pesan kepada pihak penyelenggara pemilu, partai politik, pasangan calon dan pemangku kepentinga secara bersungguh-sungguh sepakat dan berkomitmen untuk masyarakat Palas mewujudkan demokrasi yang berkualitas, tanpa praktik politik uang dan politisasi sara.(Supriadi).
