“Untuk itu, TNI memerlukan payung hukum yang kuat, penyesuaian doktrin yang integratif dan pengembangan SDM yang berjiwa kesatria, militan, loyal dan professional, serta diperlengkapi dengan Alutsista yang modern,” ujarnya.
Disamping itu, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga mengatakan bahwa TNI akan melanjutkan pengamanan, pembangunan dan melengkapi Sarpras di perbatasan serta pulau-pulau terluar tertentu dan daerah yang bersifat strategis, dengan prioritas di wilayah Timur dan Selatan Indonesia, yaitu; Pulau Natuna, Pulau Yamdena (Saumlaki), Pulau Morotai, Pulau Biak, dan Merauke dengan prioritas di tahun 2018 adalah Pulau Natuna dan Pulau Yamdena-Selaru.
“TNI juga akan membentuk kesatuan-kesatuan baru, yang diharapkan dapat berguna untuk memitigasi berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia Timur secara cepat,” katanya.
Di sisi lain, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan, bahwa TNI segera membentuk dan menyiapkan Satgas Kesehatan yang akan beroperasi sepanjang tahun di wilayah-wilayah terisolir dan rawan krisis kesehatan, yang fungsinya untuk memitigasi dan menanggulangi masalah kesehatan yang ada.
“Untuk saat ini, sasaran utama adalah wilayah Papua,” ucapnya.
Mengakhiri sambutannya, Panglima TNI mengingatkan, bahwa dalam waktu dekat bangsa Indonesia akan menggelar pesta demokrasi, yaitu Pemilukada 2018 dan tahapan Pemilu 2019. Menurutnya, tugas TNI dalam kedua peristiwa besar tersebut adalah menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaannya.
“Hal ini dilakukan sesuai kehendak rakyat yang diamanatkan melalui Undang-Undang,” ungkapnya.
“Satu hal yang terpenting adalah netralitas TNI. Jangan terpancing dengan pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan TNI. Politik TNI adalah politik negara yang direpresentasikan oleh pemerintah yang dipilih secara konstitusional,” kata Panglima TNI. (ES265)
