Lintas10.com, Medan – Kinerja 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disoroti pada Rapat Paripurna DPRD Medan dalam agenda Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, Senin (6/6/2022).
Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala dan Bahrumsyah. Hadir juga Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Wakil Wali Kota Aulia Rahman.
Pemandangan Umum Fraksi P Gerindra yang dibacakan Haris Kelana Damanik mengungkapkan, 11 OPD yang disoroti partai ini adalah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kebersihan, Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD), Satpol PP, dan Dinas Sosial.
Fraksi Gerindra meminta wali kota mengusut tuntas adanya dugaan praktik calo dan pungli dalam penerimaan honorer di Dinas Perhubungan baru-baru ini dan adanya kutipan uang parkir dikawasan kantor pemerintahan yang seharusnya tidak diperbolehkan.
Sorotan terhadap Dinas PU adalah masalah infrastruktur, masalah banjir dan jalan berluang agar secepatnya dapat diselesaikan.
Rotasi Kepala Sekolah yang tidak dinilai tidak transparan menjadi perhatian wali kota, termasuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun Gerindra mengapresiasi Sistem Penanggulangan Gawat Terpadu (SPGT) dengan mengaktifkan kembali Call Center 119 termasuk pembenahan faskes kepada masyarakat.
“Gerindra juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perdagangan yang telah menggelar pasar murah 151 kelurahan dan perlu ditingkatkan lagi,” kata Haris Kelana.
Terhadap Satpol PP, Gerindra meminta agar dalam penegakan perda tidak tebang pilih, namun tetap humanis dalam pelaksanaannya. Untuk Dinas Sosial diharapkan terjadi peningkatan mutu p[elayanan, baik berbasis online maupun sistem jemput ke lapangan sehingga bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.
