“Telah dimulai era baru, efisien dengan komando tunggal yang didukung sistem peringatan dini dan unit penindakan hukum. Semua stakeholder keamanan laut, saya perintahkan mendukung aset awal kepada Bakamla berupa kapal, pesawat patroli dan personel”, ucap Laksma TNI Hutabarat mengutip perkataan Presiden Joko Widodo saat mendeklarasikan Bakamla di Kota Baru tahun 2015 silam.
“Berdasarkan UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden No. 178 2014 tentang Bakamla, organisasi kami berada langsung di bawah Presiden dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”, tekannya lagi.
Kegiatan berlangsung hangat dan interaktif dengan adanya tanya jawab dari salah satu delegasi coast guard antara lain mengenai peran dan tugas stakeholder di jajaran Bakamla/Indonesian Coast Guard dalam mendukung kegiatan operasi keamanan dan keselamatan maritim.
Pertanyaan lainnya mengenai rencana Bakamla di lima tahun yang akan datang. Semua pertanyaan yang dilontarkan dijawab dengan jelas dan lugas oleh Laksma TNI Hutabarat.
Selanjutnya, Laksma TNI Hutabarat mengajak seluruh peserta MLED mengunjungi Kantor Pusat Informasi Marabahaya Laut (KPIML) Bakamla.
Di penghujung acara, Laksma TNI Hutabarat mewakili Bakamla/Indonesian Coast Guard bertukar cinderamata kepada beberapa peserta yang mewakali coast guardnya masing-masing.
Kegiatan Maritime Law Enforcement Dialogue ke-6 dengan tema Cooperation in Combating Transnational Maritime Crime diselenggarakan oleh UNODC. Diikuti oleh delegasi coast guard dari lima negara di kawasan Asia Tenggara antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Kegiatan berlangsung 9-11 Juli 2019 di Jakarta, dan program kegiatan penutupannya adalah mengunjungi Mabes Bakamla.
