Menkeu menjelaskan pemerintah melakukan mengelolaan untuk tanggap bencana dengan sangat hati-hati, uangnya ada tapi prosedur untuk landasan hukumnya sedang diselesaikan. Menkeu minta Gubernur NTB untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat.
“Apakah dengan bencana Palu dana pemerintah habis? jawabannya tidak. Untuk Palu sesuai kebutuhan untuk Lombok tetap untuk Lombok. Untuk dana IMF-WB Pak Luhut sudah menggunakannya dengan hati-hati,” ujar Menkeu.
Menkeu mengatakan bantuan akan dicairkan bertahap dengan rincian bagi rumah yang bangunannya rusak berat mendapat Rp 50 juta, rusak sedang bantuannya Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta.
“Tujuannya uangnya bukan karena uang tidak boleh diambil. Yang terjadi adalah kita harus ada bahan bangunan dulu karena pemerintah tidak ingin uang untuk bantuan perumahan sudah habis sebelum rumahnya terbangun. Jadi bukan karena uangnya tidak bisa diambil….Masalah uang jaminan hidup, akan dibayarkan kalau sudah jadi rumah yang sifatnya permanen,” jelas Menkeu sambil menerangkan pemerintah telah melakukan verifikasi untuk para penerima yang akan diberikan per orang per akun.
Ms. Lagarde menyatakan apresiasinya terhadap pemerintah Indonesia yang menangani bencana Lombok dan Sulawesi dengan cepat dan baik.
“Kami mengagumi penanganan yang dilakukan pemerintah, melihat anak-anak bisa kembali ke sekolah agar bisa mencapai apa yang dicita-citakan menjadi ilmuwan dan ahli di bidangnya masing-masing,” katanya saat menyampaikan sambutan.
Ms. Lagarde berkesempatan untuk berbicara dengan para korban gempa bumi di Desa Guntur Macan, menyaksikan para ibu mengolah kedelai untuk dijadikan tempe dan mencicipi pisang goreng yang dijual di oleh seorang ibu.
*Utang*
