Menko Luhut mengatakan tahun depan pihaknya berencana mempertemukan para pemangku kepentingan dari seluruh masyarakat, untuk membangun jaringan antara _startup_, akademisi, pemimpin bisnis, mahasiswa, wirausahawan muda, dan masyarakat sipil, dengan demikian diharapkan banyak ide yang didapat untuk menghadapi tantangan tersebut.
Para pejabat dari 20 negara telah melakukan pertemuan-pertemuan menjelang dilaksanakannya Forum Negara Pulau dan Kepulauan tersebut. Partisipan AIS jumlahnya mencapai 46 negara, antara lain Indonesia, Singapura, Palau, Maurutius, Saint dan Nevis, Selandia Baru, dan Inggris, hampir mencakup seluruh negara kepulauan yang ada di dunia. Pertemuan tingkat pejabat tinggi ke-3 AIS di Manado digelar atas kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan United Nations Development Program (UNDP).
“Inisiatif ini penting dan cukup mendesak karena ekonomi kelautan adalah yang paling rentan terhadap perubahan iklim, dan dampaknya terlihat pada negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia, terlepas dari ukuran, lokasi, atau pembangunan. Suhu perubahan dari Arus Teluk di Atlantik memiliki penyebab yang sama dengan naiknya permukaan laut yang mempengaruhi negara-negara pulau di Pasifik. Semua negara bagian di negara ini berperan dalam perdagangan ikan global senilai $ 153,5 miliar. Industri tersebut, dan industri kelautan lainnya, akan menghadapi tekanan yang meningkat. Untuk itulah kita semua harus bertindak cepat dan tanggap,” ujar Christophe Bahuet, Direktur UNDP di Indonesia.
Mr. Bahuet mengatakan Forum ini adalah kesempatan bagi semua pihak untuk memanfaatkan alat-alat inovatif dalam pembiayaan pembangunan dan menuritnya, UNDP Indonesia berkomitmen untuk menemukan cara-cara baru untuk menutup kesenjangan pembiayaan pembangunan.
