“Agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan anggaran baik di APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah), berupa DAU, dan DAK, maupun APBN yang ada di Kemendikbud. Sehingga bisa semaksimal mungkin menangani permasalahan pendidikan di daerah,” ujar Mendikbud.
Melalui proses pembahasan bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, Kemendikbud telah menyiapkan 2.580 zona pendidikan menengah. Mendikbud menyampaikan bahwa zonasi pendidikan merupakan strategi jangka panjang untuk menata sistem persekolahan. “Yang penting kita sempurnakan dari waktu ke waktu. Yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan. Tetapi intinya semua solusi masalah pendidikan dalam kaitannya kebijakan di tingkat pusat nanti akan berbasis zonasi,” kata Muhadjir.
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Didik Suhardi menambahkan bahwa zonasi pendidikan bukan hanya untuk penerimaan peserta didik baru, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memeratakan kualitas layanan pendidikan di seluruh tanah air. “Harapannya dengan zonasi pendidikan ini akan memperbanyak sekolah-sekolah ‘favorit’, sekolah yang berkualitas,” ungkap Sesjen Didik Suhardi.
Mendatang, dengan sistem zonasi maka dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan semakin tepat sasaran. “Jadi bukan hanya sekolah bagus saja yang dibantu, tetapi justru sekolah-sekolah yang belum berkualitas bagus yang akan diprioritaskan,” ujar Didik Suhardi.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Supriano menyatakan bahwa strategi pemerataan guru pada setiap zona akan dibahas bersama dengan berbagai pihak. Koordinasi yang membahas strategi pelaksanaan pemerataan guru berdasarkan zona pendidikan terus dilakukan secara intens. “Memang harus duduk bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Rapat koordinasi kita laksanakan di empat region,” ujar Dirjen Supriano.
