“Kalau tanggapan saya mengenai point pertama tentang kolam simatahari yang notabonenya sudah dihibahkan dan sudah dapat bantuan beberapa kali dari Pemerintah, ya…harus jelas, kalau kolam tersebut sudah dihibahkan salah seorang anggota DPRD, beliau harus menunjukkan yang sebelah mana dihibahkan setelah tau selanjutnya instansi yang berkopeten memanggil kepala dinas pendapatan agar menjelaskan PAD yang sudah diterima oleh Pemkab dari kolam rekreasi masyarakat itu,” kata Herbert.
Adapun tuntutan: 1. Meminta kepada DPRD agar memanggil Kepala Dinas Pendapatan guna mempertanyakan tentang PAD kolam simatahari
2 Meminta kepada DPRD tidak menggunakan jabatannya untuk meminta proyek kepada OPD serta menekan Kepala Desa dan pimpinan perusahaan
3. Jalankan fungsi pengawasan lembaga legislatif untuk lebih beretika diforum-forum sesuai dengan UU
4. Kami meminta kepada legislatif dan eksekutif supaya bekerja sama dalam memajukan Daerah
5. Kami meminta pengawasan terhadap sekwan terhadap pengadaan di sekretaris DPRD
6. Meminta kepada kejaksaan untuk mengawasi keterlibatan oknum DPRD dalam permainan proyek. (Candra Siregar)
