Siak, lintas10.com- Belum rampungnya pembayaran pembebasan jalan tol Pekanbaru-Dumai masyarakat Kecamatan Kandis dan Minas yang terkena mengajukan kembali ke DPRD kabupaten Siak untuk dilakukan hearing (dengar pendapat).
Adapun jadwal yang telah ditetapkan Kamis tanggal 2 Mei 2019 direncanakan akan menghadirkan semua pihak terkait.
Hendri Pangaribuan A.Md wakil ketua DPRD kabupaten Siak yang juga berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Kandis ketika dikonfirmasi lintas10.com selasa (30/4/2019) membenarkan akan dilakukannya hearing menyangkut dengan belum rampungnya proses pembayaran pembebasan lahan warga yang terkena proyek nasional pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Dumai.
“Dalam hearing besok sesuai jadwal akan menghadirkan pihak terkait mulai tim dari jakarta, managemen PT. cevron, Kakanwil BPN, pemerintah Riau, pemerintah Daerah Siak, Camat, lurah, BPN siak, serta masyarakat yang terkena pembebasan jalan tol,” ujar Politisi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Lanjut nya, persoalan timbul masyarakat terkena surat Keputusan Gubernur tahun 1959 yang menyatakan bahwa kiri kanan jalan menuju Dumai adalah lahan milik Pemerintah Daerah.
“Sehingga masyarakat yang sudah puluhan tahun menguasai lahan tidak bisa mengurus surat terbentur SK 59 itu,” kata Hendri yang untuk kedua kali duduk menjadi Anggota DPRD kabupaten Siak dari dapil 4.
Hearing yang akan digelar kata Hendri besar harapan akan dapat titik terang penyelesaian.
“Jadi mudah-mudahan hearing yang akan digelar merupakan untuk terakhir, ada penyelesaian sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya.
Karena lanjut Hendri masalah tersebut sudah berlarut-larut sehingga menjadi kendala kelanjutan pembangunan infrastruktur.
“Kita juga tidak mau pembangunan jalan tol itu terkendala karena belum ada nya titik temu dengan pemilik lahan,” tandasnya mengakhiri. (sht)
