Siak, lintas10.com-Kasus penguasaan lahan yang dilakukan oleh korporasi, hingga bisa menguasai lahan sampai ribuan hektar tanpa ijin sah, terlebih di kawasan HP, disinyalir sangat masif dan tersusun sangat rapi. Meski jelas, banyak peraturan dan regulasi yang ditabrak, mereka tetap saja tidak peduli. Bahkan seolah mereka terkesan ‘menantang’. Mereka lupa diatas langit masih ada langit.
Hal itu disampaikan, Dwi Purwanto, Ketua Umum DPP LSM PH2I (Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Penyelamat Hutan dan Hukum Indonesia), bahwa lembaga pimpinannya tersebut telah melaporkan secara resmi kepada Presiden Jokowi dan jajarannya LHK, juga KPK atas dugaan pelanggaran hukum, terkait salah satu perusahaan di Kabupaten Siak yang diduga menguasai lahan ribuan hektar secara tidak sah, yaitu kawasan Hutan Produksi dijadikan perkebunan sawit tanpa hak.
Kepada awak media ini, Dwi Purwanto, mengatakan, bahwa laporannya juga ditembuskan kepada sembilan instansi lainnya, termasuk kepada Gubernur Riau, Drs. Syamsuar, MSi.
“Kami telah datang ke Jakarta untuk melaporkan secara resmi ke Sekretariat Kepresidenan RI dan juga ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat di Jakarta, KPK dan Bareskrim, beberapa waktu lalu, guna melaporkan secara resmi kasus ini sampai tuntas. Semua tahu, lahan HP jelas tidak boleh ada HGU. Dan laporan resmi juga kami tembuskan kepada sembilan instansi lainnya, termasuk Gubernur Riau,”ungkapnya di kantor sekretariat DPP LSM PH2I, Rabu (28/08/2019).
Sebagaimana diketahui, laporan di Kementerian LHK Pusat diregister nomor: 19xxxx. Ia ingin ada tindakan dan sangsi yang nyata dari pemerintah terhadap pihak terlapor.
“Baik itu berupa denda, penghentian sementara Ijin Usaha Perkebunan atau jika perlu dicabut Ijin Usaha Perkebunan yang dimilikinya, jika terbukti bersalah. Sebab kami ingin melihat ada terobosan baru yang dilakukan pemerintah tentang pemulihan Kawasan Hutan,”sambung Ketua LSM PH2I ini.
