Karena itu, kata Darsuli, sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Satpol PP Pemkot Adm Jakbar membuka diri demi terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabilitas, dan good governance, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari KKN, UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No 17 tahun2013 tentang Ormas, dan Perda No 7 tahun 1991 tentang wilayah DKI Jakarta.
Benz
LSM BIIPKPPRI Apresiasi pembongkaran Videotron di Lippo Mall Puri Jakbar
