“Pertama, saya apresiasi serapan anggaran Kemendikbud sebesar 98,03 persen, hampir tercapai semua, bahkan ada item-item sudah memenuhi bahkan melampaui target,” kata Popon dari Fraksi Partai Golkar ini.
Yayuk Sri Rahayuningsih, Fraksi Partai Nasdem menyampaikan, “Selamat atas opini BPK WTP dan tampilan serapan anggaran yang tertinggi”.
Adapun pagu anggaran Kemendikbud sebesar 43.605,86. Kemudian, terdapat pemblokiran anggaran sebesar 3.916,000. Sehingga, pagu di luar blokir sebesar 39.689,86.
Realisasi penyerapan APBN Kemendikbud sebesar 38.908,16 atau sebesar 89,23 persen (penyerapan dari pagi total) atau sejumlah 98,03 persen (penyerapan di luar blokir).
Diakui Menteri Muhadjir, keberhasilan penuntasan program Sertifikasi Guru dengan menempuh jalur efisiensi anggaran.
“Walau adanya pemblokiran anggaran, tapi kami berupaya untuk tuntaskan target dengan efisiensi anggaran, terutama di perjadin,” kata Muhadjir.
Menurutnya, anggaran yang dihemat itu sebesar Rp 1.8 T terutama di bagian Perjalanan Dinas atau Perjadin. Menteri Muhadjir mencontohkan, mengundang guru untuk pelatihan di Jakarta memakan biaya tinggi maka kami ubah jadi pemateri yang dikirimkan ke wilayah-wilayah guru yang perlu sosialisasi kebijakan.
Dewi Coryati, dari Dapil Bengkulu, perwakilan fraksi Partai Amanat Nasional menambahkan, keberadaan Program Indonesia Pintar telah melengkapi murid-murid yang membutuhkan bantuan.
“Jadi sekolah sangat berterima kasih untuk ini dan pencairan tidak ada masalah di Bengkulu,” kata Dewi.
Di wilayah Bengkulu, menurut Dewi, ada di kampung-kampung, sehingga kami memilih jalur dengan memberangkatkan anak-anak itu untuk mencairkan KIP karena pencairan tidak bisa diwakilkan. Dan, mereka berikan respon positif.