Demikian juga kepada pekerja jalan, kata Kol Inf Aidi, yang saat bekerja membangun infrastruktur berupa pembuatan jalan untuk membuka isolasi wilayah pedalaman Papua juga ditembak mati dan b ahkan alat berat dibakar. Mereka korban penembakan tersebut adalah personel PT Modern di Sinak, Kabupaten Puncak, Vicky Sondak karyawan PT PP di Nduga tewas dibantai dan senjata milik TNI dirampas setelah terlebih dahulu prajuritnya dianiaya.
“Karyawan PT. PP di Nduga Almahrum Vicky Sondak tewas di bantai dan senjata milik TNI dirampas setelah terlebih dahulu prajuritnya dianiaya. Mereka korban penembakan lainnya juga personel PT Modern di Sinak, Kabupaten Puncak,” katanya.
Ada kasus lainnya ditambahkan Kapendam XVII/Cenderawasih, yakni pada bulan Desember tahun lalu, KKSB menyandera 1.300 warga sipil di Utikini Tembagapura kompleks dan membakar fasilitas Rumah Sakit, gedung sekolah, dan puluhan rumah warga. “Bukankah ini pelanggaran HAM berat?. Mereka selalu menuntut merdeka tetapi sebaliknya mereka yang merampas hak dan kemerdekaan warga lain,” kata Kapendam.
Karena itu, kata Kapendam, aparat keamanan TNI/Polri melaksanakan operasi pembebasan sandera dengan berusaha menghindari jatuhnya korban. Kami, kata dia, bisa saja melaksanakan operasi pengejaran secara besar-besaran dengan mengerahkan pesawat tempur, Hellycopter serang dan persenjataan serta kekuatan lain, tetapi TNI tidak melakukan itu karena kami menjunjung tinggi norma dan aturan yang berlaku.
Kodam XVII/Cenderawasih yang kini dipimpin Mayjen TNI George Elnadus Supit mengklaim, bahwa dalam penanggulangan terhadap gangguan-gangguan keamanan di Papua , Kodam XVII/Cenderawasih cenderung bersifat pasif dan mengedepankan pendekatan teritorial.
Alasannya, lanjut Kapendam, bahwa Papua berstatus tertib sipil sama dengan di daerah lain di seluruh wilayah Indonesia, Papua bukan daerah operasi militer.
“Kami tidak mengejar, diserang baru membalas. Kami berupaya agar tidak muncul korban, kami tetap melaksanakan pendekatan teritorial dan kesejahteraan rakyat,” kata Aidi.
