Siak, lintas10.com – Beberapa waktu terakhir masyarakat Riau dihebohkan terkait kemelut yang sedang menerpa PT Bumi Siak Pusako (BSP) salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik beberapa Kabupaten se Riau.
Kisruh itu ternyata membuat DPRD Siak resah dan risih dikarenakan menyangkut aset milik Pemerintah Kabupaten Siak.
Atas hal itu, DPRD Siak gelar hearing bersama PT BSP, Pemerintah Kabupaten Siak dan Badan Operasional Bersama (BOB).
Ketua DPRD Siak Indra Gunawan meminta Pemerintah Kabupaten Siak untuk tegas dalam menyikapi persoalan yang saat ini sedang dihadapi BUMD milik daerah tersebut.
Indra berpandangan sudah 20 tahun PT BSP mengelola minyak di bumi melayu ini belum ada persoalan.
Namun, kata Ketua DPRD Siak itu, Ia juga bertanya kenapa tiba-tiba hari ini ada persoalan hingga akan meninjau kembali kesepakatan bahwa PT BSP akan menjadi operator penuh dalam mengelola blok CPP.
“Sudah 20 tahun PT BSP berdiri, manajemen terus berganti, pemerintah terus beregenerasi, setelah itu kenapa harus hari ini muncul masalah seperti ini? Apa yang sedang terjadi?,” tanya Ketua DPRD Siak Indra Gunawan saat RDP dengan PT BSP, BOB dan Pemerintah Kabupaten Siak, Selasa (22/2/2022) petang.
Disebutkannya, kalau saat ini terjadinya fluktuatif atas pendapatan yang terjadi dituBuh PT BSP terkait produksi yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu hal biasa.
“Kalau soal fluktuatif produksi itu hal biasa, tapi ini kenapa sampai DPR RI komisi VII sampai ingin meninjau kembali kesepakatan bahwa PT BSP akan mengelola penuh,” kata Indra.
Dijelaskannya, kalau hal itu terkait pembangunan gedung Badan Usaha Milik Daerah PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang dibangun saat ini dan malah membuat susah PT BSP. Indra menilai untuk membatalkan saja kelanjutan membangun gedung itu.
1 komentar