Bengkalis, lintas10.com- Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir meminta kepada Dinas Perumahan Pemukiman Dan Pertanahan dalam melakukan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) kepada masyarakat Desa hendaknya lebih memandang pemerataan.
“Karena anggarannya berasal dari APBD Bengkalis jadi kita meminta dinas terkait dalam hal ini Dinas Perumahan pemukiman dan pertanahan melakukan pemerataan kepada masyarakat Desa,” ujar Abdul Kadir kepada wartawan Sabtu (23/12/2018).
Menurut Abdul Kadir, untuk pembangunan RLH itu setiap tahun sudah dianggarkan dalam APBD Bengkalis.
“RLH itu kan masuk APBD Bengkalis setiap tahunnya,” katanya.
Agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat Desa lanjut Abdul Kadir kepada pihak terkait juga hendaknya lebih profesional lagi dalam hal pendataan setiap warga penerima RLH tersebut.
“Kepada pemerintah Daerah untuk membagi pembangunan Rumah Layak Huni kepada setiap desa secara adil tidak ada lagi terjadi penumpukan pada satu desa saja,” kata Abdul Kadir.
Dikatakannya, sebelumnya bahwa usulan terhadap pemerataan didukung Kepala daerah dilakukan penandatangan Nota kesepakatan KUA-PPAS beberapa waktu yang lalu serta setiap tahun dianggarkan di APBD sebanyak 600 unit.
“Bupati sangat sepakat terhadap usulan pemerataan ini dan setiap desa mendapatkan jatah RLH ini dengan disesuaikan jumlah penduduk,” katanya.
Disamping itu, Abdul Kadir juga menegaskan kepada Dinas Perkimtan untuk melakukan pendataan secara valid dan turun ke setiap desa agar dalam pembagian RLH nanti tepat sasaran kepada setiap desa yang membutuhkannya.
“Kepada pihak terkait juga kita minta langsung turun kelapangan dalam melakukan pendataan, agar nantinya dalam pembagian RLH tidak lagi terjadi hal yang tidak di inginkan seperti yang sebelumnya,” katanya.
