Untuk itu BPSDM Kementerian PUPR, melalui Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah bersama-sama dengan Ditjen Bina Marga, termasuk BPJN, sudah mengembangkan modul dan kurikulum Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Bidang Bina Marga baik Pusat maupun Daerah, di antaranya melalui penyelenggaraan Pelatihan Pengawasan Mutu Pekerjaan Jembatan.
Tapi dengan catatan orang yang sudah di berikan pelatihan dan memiliki legalitas serta kompetensi jangan mudah di rotasi jabatan nya oleh pejabat yang berwenang.
Demikianlah Dinas PUPR Lampung timur diimbau selain mempertahankan pejabat atau tenaga ahli yang berpengalaman dan memiliki kemampuan atau kompetensi selain untuk melaksanakan pengendalian proyek dan mengevaluasi kontraktor pembangunan jalan dan jembatan di kabupaten Lampung.
“Selain itu,Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa(UKPBJ) juga harus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pemilihan penyedia,” ungkap Herizal
Hal itu diungkapkan oleh ketua DPC AWPI Lampung Timur Herizal,ketika mengingatkan bahwa pentingnya Dinas PUPR Lampung Timur dalam hal tanggung jawabnya untuk memberikan pembekalan dan pembinaan bagi kontraktor, konsultan, PPK,Pengawas dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggung jawaban saat serah terima hasil pekerjaan (PPHP).
“Pemilihan penyedia harus dilakukan dengan penuh integritas dan tidak sekadar formalitas, hindari intervensi dari para pihak, dan yang lebih penting jangan sampai terjadi kecurangan (fraud),” tegas Herizal.
Proses pemilihan penyedia konstruksi sendiri dilakukan oleh UKPBJ kabupaten Lampung Timur, dengan harapan proses dan hasil pengadaan barang dan jasa dapat lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.
