“Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan itu, Gubernur akan memberikan sanksi, karena masuk dalam pembahasan,” jelasnya.
Ia tidak bisa menyebut, apakah sanksi yang diberi berupa pencopotan jabatan sebagai kepala Sekolah atau tidak, merupakan ham dari Gubernur Sumatera Utara.
Akan tetapi, lanjut Basir setiap adanya temuan atau kedapatan melakukan korupsi, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pasti memberikan ketegasan.
“Setiap yang diperiksa jarang yang tidak diberikan sanski,” kata dia.
Pada kasus ini, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 9 Medan kedapatan melakukan korupsi terhadap pengadaann barang belanja dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2022.
Temuan ini menjadi catatan merah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.
Tak tanggung-tanggung, dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan pengelola dana BOS mencapai Rp 240 juta.
Di mana, SMKN 9 Medan menganggarkan belanja modal dan bahan praktikum siswa, namun barangnya tidak ditemukan hingga saat ini.
Temuan ini menjadi catatan merah BPK, terdapat penyelewengan dana BOS Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp 2.567.177.581,00.
Bantuan BOS ini diberikan dalam
bentuk dana berdasarkan jumlah siswa yang ada pada sekolah.
Penggunaan dana untuk memenuhi kegiatan sekolah, seperti ketersediaan alat belajar mengajar, mengembangkan perpustakaan, dan pembiayaan lainnya.
Penyaluran Dana BOS Reguler TA 2022 diterima Pemprov Sumatera Utara
melalui rekening kas umum negara.
Selanjutnya dipindahbukukan ke rekening sekolah menengah atas negeri (SMAN), sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN), dan sekolah luar biasa negeri (SLBN) di Provinsi Sumatera Utara.
Diketahui, total penyaluran dana BOS Reguler pada SMAN, SMKN dan SLBN di Provinsi Sumatera Utara TA 2022 sebesar
Rp 614.824.708.156,00.
