Menkumham Yasonna H. Laoly menyambut baik maksud kedatangan Kepala Bakamla RI beserta rombongan, dan mengatakan akan memerintahkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mengusulkan RUU Kamla menjadi prioritas tahun 2020 dan disegerakan pembahasannya di DPR.
Menurut Menteri Yasonna, penegakan hukum di laut idealnya hanya satu instansi, dengan model Single Agency Multi Task.
“terlalu banyak yang melakukan penegakan hukum di laut, kita buat komprehensif penataannya dan diintegrasikan,” jelas Menteri Yasonna.
Turut serta mendampingi Menteri Hukum dan Ham yaitu Inspektur Jenderal Kemenkumham Jhoni Ginting, S.H., M.H.
Sumber: Puspen TNI
Editor: ES265
