“Berfokus pada rencana induk dan rencana detail yang harus selaras dengan ITMP (Integrated Tourism Master Plan) dan melibatkan k/l lain. Harus bersinergi. agar pihak Pemda bisa duduk bersama, Perpres No 32 Tahun 2018 itu mau seperti apa, seperti harus ada _masterplan_ yang jelas,” ujarnya.
Kemudian, Kepala Biro Informasi dan Hukum Kemenko Bidang Kemaritiman, Latief Nurbana menjelaskan mengenai Rancangan Peraturan Menko Bidang Kemaritiman (Permenko) tentang tugas, dan tata kerja Dewan Pengarah, Tugas dan Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Dewan Pengarah serta Tugas Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Ahli Dewan Pengarah. Serta, tindak lanjut tugas dari Menko Bidang Kemaritiman sebagai Dewan Pengarah, sebagaimana tercantum dalam Perpres no 32 tahun 2018 Tentang BOP Labuan Bajo.
“Diantaranya untuk menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan dan melakukan pengendalian serta pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata dan menyinkronkan kebijakan k/l lain dan pemda mengenai tata kelola, pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata Persiapan kami adalah menindak lanjut Perpres No 32 Tahun 2018 ini, selain juga Perpres pembentukan BOP yang lain, kami juga siap melaporkan apa saja _progress_ yang telah kami laksanakan,” tambahnya.
Pembentukan BOP Labuan Bajo tidak terlepas dari keberadaan Taman Nasional Komodo (TNK). TNK adalah rumah bagi satwa langka Komodo (Varanus komodoensis) dan aneka biota laut. Sementara Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat menjadi pintu gerbang menuju TNK.
Karena kekayaan alam itu, TNK kini menjadi target destinasi pariwisata dunia, tidak hanya untuk melihat komodo tetapi juga kegiatan wisata seperti _snorkeling, _diving dan _trecking_.
