Maritim Labuan Bajo lintas10.com- Pasca ditandangani Peraturan Presiden No 32 Tahun 2018 Tentang Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo (BOP Labuan Bajo) pada tanggal 5 April 2018, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan sigap segera menggelar Rapat Koordinasi disertai kunjungan lapangan yang dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga (k/l) terkait diantaranya dari, Sekretariat Kabinet, Kementerian Pariwisata, Kementerian PU-Pera dan pihak Pemerintah Daerah untuk langsung menindak lanjuti Perpres No 32 Tahun 2018.
“Kami diberikan mandat untuk penyusunan Perpres, BOP Labuan Bajo harus lebih bagus dari sebelumnya, kita harus bekerja keras untuk percepatan destinasi wisata ini. Kami juga apresiasi untuk kerja keras seluruh tim yang terlibat, termasuk masukan berharga dari Pemda. BOP Labuan Bajo ini untuk masyarakat, bahwa pembangunan harus memberikan manfaat untuk semua,” ujar Asisten Deputi Bidang Jasa Kemaritiman, Kemenko Bidang Kemaritiman, Okto Rianto saat memimpin Rakor, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Kamis (30/8/2018).
Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Timur Maria Geong yang didaulat untuk membuka Rakor sangat menyambut baik adanya agenda seperti ini, dia mengatakan bahwa pihaknya selaku pemangku kebijakan di daerah dapat memperoleh kejelasan mengenai bagaimana peran daerah dalam mendukung BOP Labuan Bajo.
“Kami senang sekali bahwa pemerintah sangat _concern_ mengenai hal ini, semoga kami bisa mendapatkan lebih banyak penjelasan, kami ingin tahu sampai sejauh mana peran kami sebagai pemda,” katanya.
Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet, Agustina Murbaningsih menambahkan, dengan ditanda tanganinya BOP Labuan Bajo, agar diperhatikan masalah Lahan Otoritatif dan Lahan Koordinatif, dengan jalan seluruh pihak terkait harus lebih bersinergis dan tidak menjalankan skema _business as usuall_.
