Kemenko Kemaritiman pada tahun 2018 bersama-sama instansi terkait di tingkat pusat telah membentuk tim kerja monev implementasi Perpres No. 47 Tahun 2017 yang bertugas:
• Memastikan implementasi Perpres Nomor 47 Tahun 2017 sesuai dengan tujuan dan sasaran.
• Meminimalisir kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.
• Melakukan langkah-langkah strategis dan tindakan modifikasi (bila diperlukan) guna efektifitas dan efisiensi implementasi kebijakan.
• Melakukan upaya-upaya guna menentukan tingkat kinerja, mengukur tingkat efisiensi, tingkat keluaran, dan dampak kebijakan serta mengetahui apabila ada penyimpangan yang berguna sebagai masukan suatu kebijakan yang akan datang sehingga diperoleh kebijakan yang lebih baik.
• Melakukan tugas lainnya terkait percepatan pengembangan energi terbarukan khususnya energi surya di Indonesia guna mewujudkan target bauran energi primer dari PLTS sebesar 6,5 GW sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono saat memimpin mengingatkan kepada para peserta rakor, bahwa agar kebijakan tersebut berjalan efektif dan efisien baik saat perencanaan, pengadaan, penyerahan sampai pasca pemberian bantuan LTSHE, perlu keterlibatan semua pihak untuk memantau sehingga program ini tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai yang diharapkan.
“Indonesia sudah 73 tahun merdeka, tapi masih banyak desa yang belum teraliri listrik, progran LTSHE menjadi percepatan agar desa-desa yang terpencil ini dapat menikmati penerangan yang baik. Ini tugas kita. Setelah pemasangan tentunya kita berharap semua pihak, baik dari anggota masyarakat, media massa dapat bersama-sama menjaga, merawat dan mengawasi,” ujarnya.
