Pontianak – Maritim, lintas10.com-Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman) menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Peninjauan Lapangan terkait Monitoring dan Evaluasi Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Kalimantan Barat. Rakor berlangsung di Pontianak, 6 November 2018, dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 7 November 2018.
Pada tahun 2017 diketahui masih terdapat 1.698 desa yang belum berlistrik. Target tahun 2018 untuk melistriki sebanyak 423 desa melalui PLN dan 1.275 desa diharapkan dapat diterangi melalui program LTSHE. Beberapa kendala yang mengakibatkan belum semua desa di Indonesia memperoleh pasokan listrik adalah akses yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN serta banyaknya daerah terpencil menjadi tantangan tersendiri. Sehingga perlu peran semua pihak baik pemerintah (pusat/daerah), BUMN/BUMD, swasta, masyarakat dan media agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat listrik.
Demi mengantisipasi kendala pasokan listrik, Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 April 2017 menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Bagi Masyarakat Yang Belum Mendapatkan Akses Listrik. Perpres ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendapat pasokan listrik di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar melalui percepatan Penyediaan LTSHE yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara gratis.
Pada Tahun 2018, program LTSHE akan menerangi 1.230 desa (175.782 KK) di 17 Provinsi 62 Kabupaten. Sementara untuk Provinsi Kalimantan Barat terdapat 3 (tiga) kabupaten yang memperoleh bantuan dari program LTSHE sebanyak untuk 10.918 KK tersebar di 15 desa yaitu Kabupaten Kapuas Hulu (7 desa, 940 KK), Kabupaten Landak (2 desa, 529 KK) dan Kabupaten Sintang (6 desa, 989 KK).
