Sebagai negara adidaya di bidang kebudayaan, Indonesia berpotensi besar dalam mempengaruhi peradaban dunia. Mendikbud mengatakan, pemerintah daerah harus menaruh perhatian dalam memajukan kebudayaan di daerah. Mendatang, pemerintah pusat akan menggulirkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang kebudayaan. Untuk itu, strategi pemajuan kebudayaan yang disusun dari akar rumput melalui PPKD berperan penting dalam implementasi di lapangan.
Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) Hilmar Farid menyampaikan informasi tentang obyek pemajuan kebudayaan di masing-masing daerah sangat penting dalam menentukan strategi pemajuan kebudayaan.
“Tantangannya, kita harus membunyikan PPKD ini sebelum kita bahas di Kongres Kebudayaan di bulan November nanti. Masing-masing daerah harus merayakannya. Ini ‘kan capaian daerah,” ujar Dirjen Hilmar di depan peserta Lokakarya Penyusunan PPKD Tahap I di kantor Kemendikbud, Jakarta (1/8).
Menurut Hilmar, isu terpenting dari strategi pemajuan kebudayaan adalah kepemilikan. Untuk itu, mekanisme penyusunan strategi kebudayaan dimulai dari masyarakat, bukan dari pemerintah pusat. “Jangan terlalu rumit. Jangan dijadikan beban. Bukan tebal tipisnya PPKD yang menjadi ukuran. Tetapi identifikasi yang benar-benar ada di masing-masing daerah,” pesan Hilmar.
Dilanjutkan Dirjenbud, yang terpenting dalam strategi pemajuan kebudayaan adalah arah dasar pemajuan kebudayaan yang berasal dari potensi di masing-masing daerah.
Amich Alhumami, Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan kebudayaan merupakan penggerak pembangunan nasional. Sejumlah negara telah mampu melakukan akselerasi pembangunan sosial-ekonomi berbasis kebudayaan. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Republik Rakyat Tiongkok mampu mengkapitalisasi kekayaan budayanya melalui suatu proses modernisasi dalam rangka akselerasi pembangunan sosial-ekonomi.
