JAKARTA, LINTAS10.COM- Proses pengadaan Alat Komunikasi dan Elektronika (Alkomlek) TNI baik dalam rangka modernisasi maupun pemenuhan Alkomlek satuan, agar memerhatikan faktor interoperabilitas, transparansi, akuntabilitas, tepat guna, dan berdaya guna dengan memberdayakan industri dalam negeri.
Demikian dikatakan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A melalui amanat yang dibacakan Inspektur Jenderal (Irjen) TNI, Letjen TNI Setyo Sularso pada pembukaan Rapat Koordinasi Komunikasi dan Elektronika (Rakor Komlek) TNI TA. 2017 yang digelar di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (14/2/17).
Adapun tema Rakor yang diikuti sebanyak 70 peserta tersebut adalah “Melalui Rakor Komlek TNI Dan Semangat Kebersamaan, Kita Mantapkan Interoperabilitas Komlek TNI Guna Mewujudkan TNI Yang Kuat, Hebat, Profesional dan di Cintai Rakyat”.
Kasum TNI menyampaikan, bahwa sistem Komunikasi dan Elektronika (Siskomlek) di lingkungan TNI adalah untuk mendukung kelancaran tugas pokok TNI, khususnya dalam menjamin kelancaran dan keamanan Kodal TNI secara komprehensif, baik dalam Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
“Tingkatkan efektivitas peran Siskomlek melalui berbagai program pengkajian, Litbang maupun diskusi/sharing, baik dikomuniti internal Komlek TNI maupun non TNI,” katanya.
Menurut Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, produk Komlek TNI yang dihasilkan tidak hanya mendukung kelancaran tugas TNI, namun lebih pada mendorong perkembangan industri pertahanan agar menjadi kekuatan yang membanggakan di mata dunia. Upaya untuk mewujudkan interoperability Komlek TNI harus terus dibina dan ditingkatkan, sehingga diperoleh Siskomlek yang handal.
Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI menyampaikan, bahwa Rakor Komlek TNI memiliki nilai strategis untuk mengevaluasi realisasi program yang telah dilaksanakan dan menyampaikan kebijakan Pimpinan TNI dibidang Komlek, juga sebagai sarana untuk menyamakan visi, misi dan persepsi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas TNI pada TA 2017.
Lebih lanjut, Kasum TNI menuturkan, bahwa pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat gabungan tidak hanya dilaksanakan antar matra, tetapi juga antara TNI dengan Polri maupun dengan instansi lain yang dituntut kelancaran komunikasi dan koordinasi bersama unsur terkait, seperti dalam pengamanan daerah rawah, daerah perbatasan, menghadapi aksi demonstrasi berskala besar.
