Dari layar virtual, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah pusat maupun daerah akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid 19, dengan melibatkan penegak hukum.
“Saat ini Pemerintah tengah bekerja keras dalam menggunakan instrumen APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi di Indonesia,” ucap Sri Mulyani.
Menurutnya, ada beberapa lembaga penegak hukum yang bersinergi dengan pemerintah untuk mengawal akuntabilitas keuangan negara sebagai upaya menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara. Jika semua pihak tidak terlibat pada akhirnya dapat mengurangi efektifitas dari program pemerintah.
Pada Rakernas ini diumumkan beberapa pemerintah provinsi, kabupten kota se Indonesia yang menerima penghargaan dari raihan Opini WTP dengan kategori laporan keuangan tahun 2020. Tersebutlah kabupaten Siak yang telah meraih Opini WTP selama 10 kali berturut-turut.
Peningkatan kualitas laporan keuangan pada extraordinary merupakan prestasi yang tidak mudah dan tidak sederhana. Pada Rakernas ini, Menkeu memberikan penghargaan untuk seluruh Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah yang terus menjaga keuangan negara dan membangun tata kelolanya pada Opini WTP.
Penghargaan diberikan kepada 486 Pemerintah Daerah dari 542 pemerintah daerah atau 89,7 persen, yang terdiri dari 33 provinsi, 88 Pemerintah Kota dan 365 Pemerintah Kabupaten. (Rls)
