Budi sepakat, apa yang disampaikan oleh sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, bahwa keputusan Anies tersebut merupakan bentuk pengkhianatan politik.
Sebelumnya, dari keterangan tertulisnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan, partainya merasa dikhianati usai Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, secara mendadak meminang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menjadi cawapres pada kontestasi politik 2024.
Riefky mengatakan Demokrat menerima informasi tersebut pada Rabu (30/8) melalui Sudirman Said. Informasi itu menyebutkan Anies menyepakati kerjasama koalisi antara Partai NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies-Cak Imin.
“Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengkonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat ‘dipaksa’ menerima keputusan itu atau fait accompli,” kata Riefky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8).
Padahal menurut Riefky, Anies menghubungi Demokrat pada 12 Juni lalu dan mengatakan kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa Anies sudah beberapa kali ditelpon oleh ibu dan guru spiritualnya untuk segera berpasangan dengan AHY dalam Pilpres 2024.
Anies menurutnya juga telah menyampaikan nama AHY kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” ujarnya. (Rls)
